Fenomena pernikahan dengan mempelai berusia anak, masih banyak terjadi saat ini. Praktik pemaksaan pernikahan pada anak sendiri, diketahui minim perhatian publik, negara dan bahkan agamamawan, sehingga perlu disorot dan diupayakan pencegahannya.

Data BAPPENAS menunjukkan, 34,6% anak Indonesia menikah dini dan dikuatkan data PLAN yang menunjukkan, 33,5% anak usia 13-18 tahun pernah menikah, dimana mestinya usia anak-anak adalah fase perkembangan, baik dari sisi psikologis maupun biologis, serta masih mencari identitas diri menuju dewasa. Pernikahan dini berdampak pada tercerabutnya masa anak-anak, dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan, yang diyakini akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan pernikahan dan masa depannya.

Hal tersebut mencuat, dalam Halaqoh Bahtsul Masail Pernikahan Usia Anak, bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia(MP3I), sebagai bagian dari langkah untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak ini. Kegiatan tersebut digelar hari Sabtu 19/3/2016 kemarin di Ponpes Kauman Karangturi Kecamatan Lasem asuhan KH. M. Zaim Ahmad Ma’soem, selaku Ketua Umum MP3I, dihadiri perwakilan ponpes dan lembaga-lembaga yang konsen pada pernikahan usia anak dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY.

Imam Baehaqi sebagai ketua panitia kegiatan tersebut menyampaikan, undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan persyaratan usia pernikahan adalah 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki adalah fakta betapa tidak sinkronnya antar kebijakan terkait perlindungan anak. Pada UU nomor 35 tahun 2014 perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah Individu dengan usia dibawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Gus Baehaqi sapaan akrab Imam Baehaqi mengatakan, walaupun ada beberapa persyaratan untuk pernikahan, misalnya individu dibawah usia 18 tahun tetap harus mendapatkan ijin dari orangtuanya untuk menikah, mengacu PP nomor 9 tahun 1975 yakni, perlunya ijin bagi pernikahan dini dari pengadilan agama (Kompilasi Hukum Islam), serta perlunya adanya kesepakatan dari kedua mempelai jika akan menikah. Namun praktiknya pernikahan dini masih saja terjadi karena berbagai faktor.

Meskipun alasan utama, permohonan dispensasi menikah adalah kehamilan yang tidak diinginkan, lanjut Gus Baehaqi, tetapi nilai budaya dan agama yang berkembang di daerah setempat juga mendukung terjadinya pernikahan anak-anak. Ada tradisi menjadi perempuan yang sudah menikah walau masih anak-anak lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah. menjadi problematika dasar yang harus segera dihentikan.

Gus Baehaqi menambahkan, rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan membuat masyarakat tidak menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan, sehingga jika terjadi pernikahan dini maka anak akan berhenti dari sekolahnya. Ketidaksiapan mental anak-anak memasuki dunia keluarga akan membuat keluarga rentan perceraian dan tidak stabil terlebih sebagian besar anak-anak yang hamil tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kehamilan yang akan berakibat pada anemia, pendarahan, ekslampsia dan akibat lainnya.

H Asrorun Niam Sholeh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam paparannya menyebutkan, dalam perspektif agama, pernikahan usia anak memiliki istilah yang beragam, terdapat istilah Zawaj al mubakkir, Zawal al shaghirah (Pernikahan Anak) dan Zawaj al qashirat (pernikahan anak dibawah umur). Pendapat ulama bermuara pada 2 sikap, kelompok ulama yang mendukung perkawinan usia anak dan kelompok Ulama’ yang menolak.

Menurutnya kelompok ulama pendukung pernikahan usia anak sering kali didasarkan banyaknya dalil-dalil baik al-Qur’an maupun Hadis yang membolehkan pernikahan usia anak, selain juga selalu merujuk pada pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah A’isyah binti Abu Bakar yang masih berusia 6 tahun, sebagai pembenar praktik pernikahan usia anak.

Sementara kelompok ulama penentang pernikahan usia anak lebih didasarkan pada fakta-fakta di masyarakat yang menunjukkan besarnya kemadlaratan terjadi pada pernikahan usia anak, oleh karenanya berusaha melihat celah dalam istinbath hukum syariat dengan berpijak pada kemashlahatan dalam tujuan suatu pernikahan dan kepentingan masa depan terbaik untuk anak.

Ditambahkan, berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang penting untuk bersama-sama membangun kesepahaman, dalam upaya mengurangi praktik pernikahan melalui beberapa kegiatan, salah satunya adalah menyelenggarakan pembahasan dalam halaqah ini yang terbagi dalam dua topik. Terdiri permasalahan pernikahan usia anak, dari regulasi hingga fakta-fakta di masyarakat yang dilatarbelakangi oleh rendahnya pendidikan para orang tua, faktor kemiskinan, dan pandangan agama yang dianggap membolehkan pernikahan usia anak. Kemudian lemahnya perhatian pemerintah (sebagai pemangku kebijakan) dalam mengatasi permasalahan pernikahan usia anak yang memberi dampak negatif secara psikologis, biologis dan budaya dimana hal ini sebenarnya merupakan salah satu akar masalah dari kualitas sumber daya manusia, dalam generasi bangsa.

Diadakannya Halaqah Bahtsul Masail Pernikahan Usia Anak yang menghadirkan ulama atau pengasuh pondok pesantren bertujuan meningkatkan pemahaman terkait masalah, penyebab, dampak dan upaya pencegahan perkawinan usia anak. Selanjutnya menemukan istinbath hukum terkait masalah pernikahan usia anak sesuai dengan konteks sosial kekinian hingga didapatnya rumusan solusi hukum bagi pernikahan usia anak.

Dalam acara ini menghasilkan rekomendasi dari KPAI, MP3I, Fitra Jateng, Plan International, Pemkab Rembang, KemenPPPA, Ketua DPRD Rembang, dan para Ulama atau pengasuh pondok pesantren yang hadir, bersepakat untuk menganjurkan pernikahan yang baik adalah usia delapan belas tahun keatas.
(Abdul Rosyd).

LEAVE A REPLY