Photo : seknasfitra.org

Reshuffle jilid II era kabinet Jokowi-JK telah diumumkan. Tim ekonomi dirombak oleh Presiden. Khusus yang menjadi sorotan adalah posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Secara khusus FITRA menyayangkan Presiden Jokowi memilih SMI yang nobatennya adalah bekas direktur World Bank. Setidaknya ada tiga alas an terkait integritas ini, Pertama, SMI masih dalam bayang-bayang kasus korupsi Century yang belum tuntas. Kedua, selain Century, SMI juga pernah diperiksa dalam kasus Setelah sekitar 12 jam diperiksa kepolisian, dalam kasus penjualan kondensat bagian negara oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Kasus ini pun belum tuntas. Ketiga, latarbelakang SMI di World Bank secara tidak langsung pemikiran dan ideologi lembaga tersebut akan diterapkan dalam system anggaran APBN kita dimana akan pro utang luar negeri untuk pembiayaan public dan sosial, serta adanya ancaman kebijakan-kebijakan keuangan dengan rasa neoliberal.

Selanjutnya, latar belakang tersebut kiranya akan dibenturkan dengan tugas berat Menteri Keuangan, FITRA menyebut ini adalah delapan (8) PR SMI yaitu :

1. Menggenjot Penerimaan Pajak. Saat ini penerimaan baru mencapai 30 persen dari total target pajak.
2. Menggenjot Penyerapan Anggaran Pemerintah, termasuk kementerian lain yang saat ini rata-rata baru 31 persen setiap kementerian.
3. PNBP dari BUMN harus ditingkatkan sebagai konsekuensi pemberian PMN mencapai Rp. 100 T dalam dua tahun ini.
4. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, BPS merilis tingkat kemiskinan meningkat di pedesaan, sehingga optimalisasi kebijakan publik harus dilakukan, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat harus dioptimalkan.
5. Mereformasi system perpajakan, SMI bulan april 2016 pernah menulis lebih setuju terhadap reformasi perpakajan, sehingga Menkeu harus mendorong percepatan pembahasan RUU Perpajakan di DPR yang mangkrak 3 kali prolegnas.
6. Terkait Tax Amnesty sebagai tugas utama dari Presiden, sebenarnya ini simplifikasi dari tugas Menkeu. Tugas pengelolaan Fiskal yang berkeadilan lebih utama dibandingkan dengan hanya Tax Amnesty. Dalam Seminar di UI sebelum dilantik menjadi Menkeu, SMI menyampaikan terkait dengan distribusi keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Padahal Tax Amnesty bertolak belakang dengan prinsip yang pernah disampaikan SMI.
7. Stop utang luar negeri. SMI, World Bank identik dengan rezim utang luar negeri. Dan disinyalir untuk menutup Defisit ini akan dilakukan. Maka PR SMI saat ini sesuai dengan arahan Nawacita adalah, stop utang luar negeri dan mengoptimalisasi pemungutan pajak nasional.
8. Dana transfer daerah dan dana desa harus diselamatkan dari mafia anggaran di DPR. Saat ini banyak anggota DPR terjerat kasus dana Transfer daerah, khususnya DAK Fisik (infrastruktur). Hal ini arus diantisipasi Menkeu sehingga penggunaan APBN secara bertanggungjawab.

Rekomendasi :
Agar Menteri Keuangan memahami nawacita sebagai perisai penyusunan APBN agar tidak rasa pasar dan neoliberal. Demikian tulis Yenny Sucipto Sekjen FITRA melalui akun facebooknya.

Editor : Muhammad Widad

LEAVE A REPLY