Screenshots sumberjo.desa.id

Pemerintah Kabupaten Rembang, melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) sedang menjalankan agenda membantu desa mempunyai perangkat website. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik desa-desa di Kabupaten Rembang.

Melalui staf bidang Dishubkominfo Rembang, Rudy Heryanto, S.Hum., mengungkapkan latar belakang pihaknya mendorong desa mempunyai website karena hal tersebut sesunggguhnya kebutuhan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014. Jadi dengan semangat undang-undang desa ini, instansi kami siap membantu desa-desa yang ingin membuat website. “Ungkapnya”.

Melalui sambungan telfon, Rudy menceritakan kepada tabloidsophia.com, bahwa keinginan Dishubkominfo semula berencana membuatkan domain desa secara masal, akan tetapi ketika dicoba tidak bisa lantaran pendaftaran secara masal harus ada pertemuan perwakilan desa secara keseluruhan untuk berembuk dan mengajukan secara masal serta ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah. Akhirnya pihaknya pun hanya bisa mencoba mendaftarkan domain secara mandiri atau secara personal.

Saat disinggung apakah akan tetap dicoba pengajuan domain untuk pembuatan website secara masal, Rudy menjawab, hal itu mungkin dan bisa saja dilakukan namun membutuhkan persiapan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Adapun desa yang sudah didampingi dan dilatih dalam mengelola dan membuat website resmi desa oleh Dishubkominfo, adalah desa Sumberjo yang berada di kecamatan Rembang. Di desa ini pihaknya sudah melaksanakan pembuatan website dengan domain sumberjo.desa.id yang berisikan tentang keterbukaan informasi publik, dari informasi profil hingga anggaran desa.

Yopi Arifvianto, kepala desa Sumberjo mengaku merasa terbantu dan senang atas peran Dishubkominfo dalam pembuatan website untuk desanya. Menurut Yopi, pembuatan website merupakan bentuk transparansi yang ia jalankan. Menurutnya hal ini sangat penting untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang sumber pendapatan anggaran dan penggunaannya.

Langkah transparansi ini ia lakukan sejak dulu diawal tahun 2014 dengan cara mengunggah informasi melalui akun media sosial facebook desa sumberjo, hingga sekarang akhirnya dipublish melalui website.

Terpisah, menurut Muhammad Widad, wakil bendahara Lakpesdam NU Lasem menjelaskan, bahwa pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati dan DPRD harus terus mendorong desa-desa untuk membuat website resmi desa sebagai bentuk transparansi yang menyesuaikan konteks jaman diera modernisasi. Hal tersebut diperbolehkan undang-undang desa, yang memperbolehkan pemerintah daerah memberi arahan kepada desa.

Sebelumnya pada Rabu 23 Maret 2016 lalu yang saya baca di merdeka.com, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap tahun ini seluruh desa di Jawa Tengah sudah memiliki website sendiri. Dari hal tersebut, Widad berharap pemkab Rembang juga selaras dengan Ganjar Pranowo sebagai representasi singkronisasi pemkab Rembang dengan pemprov Jateng.

Masih mencontohkan daerah lain, Widad mencontohkan kabupaten Bojonegoro yang menargetkan tiap desa punya website. Data di Dinas Komunikasi dan Informasi Bojonegoro, dari 430 desa/kelurahan, kini sudah ada 78 website. Dengan rincian, 52 website di desa/kelurahan tahun 2015 dan ditambah 26 desa khusus Kecamatan Sumberjo tahun 2016. Tahun 2017 mendatang Pemerintah Bojonegoro menargetkan 430 desa/kelurahan sudah mengelola website. Semoga Rembang juga bisa mewujudkan tiap desa punya website. “Tutupnya”.

Penulis/editor: Ali Hairudin

LEAVE A REPLY