Isu bocornya data NIK dan KK pengguna kartu seluler dalam registrasi prabayar masih bergaung kencang. Merespons hal ini, Komisi I DPR akan memanggil Menkominfo dan operator seluler untuk membahasnya, Senin 18 Maret 2018.

“Hari Senin nanti kita akan mengundang Menkominfo dan juga operator seluler terkait evaluasi registrasi yang dilakukan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, di Jakarta, Selasa 13 Maret 2018.

Banyaknya informasi dan juga laporan-laporan mengenai kebocoran data menjadi salah satu alasan Komisi I memanggil Menkominfo bersama operator seluler.

Menurut Meutya, indikasi terjadi kebocoran data memang ada. Maka tujuan Komisi I memanggil untuk menanyakan lebih lanjut tentang masalah tersebut. Namun Meutya belum bicara banyak mengenai dugaan bocornya data kependudukan pengguna.

“Pintunya terlalu banyak untuk menunjuk satu saja. Bisa jadi data perbankan, data-data pribadi yang dilaporkan NIK dan kartu keluarga, bisa macam-macam,” ujarnya menambahkan.

Mantan presenter televisi berita nasional itu menjelaskan, proses dari pengumpulan data, pemrosesan hingga penggunaan data juga bisa dicurigai sebagai tempat kebocoran data tersebut.

Isu kebocoran data muncul belum satu pekan setelah hari terakhir registrasi prabayar 28 Februari 2018. Salah satu pelanggan mengeluhkan NIK dan KK dipakai orang tak bertanggung jawab untuk registrasi 50 nomor yang tidak dikenalnya. Kominfo belakangan membantah terjadinya kebocoran data kependudukan, tetapi yang terjadi adalah penyalahgunaan data oleh orang lain. (mus)

LEAVE A REPLY