H. M. Arwani Thomafi (berdiri) saat memberikan sambutan di Kodim Rembang

Tentara Nasional Indonesia di lingkup Komando Distrik Militer (Kodim) diharap bisa menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah segala bentuk gerakan radikal dan teroris. Meski begitu, Undang-undang penanganan terorisme saat ini yang lebih lebih mengedepankan upaya penindakan dinilai belum cukup mengakomodir hal tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI saat melakukan kunjungan ke Kodim 0720/Rembang pada Jum’at (5/8). Menurut Arwani, TNI yang mempunyai tugas deteksi dini gerakan terorisme. Dengan begitu, dari segi SDM personel, sarana dan prasarana di wilayah Distrik harus selalu siap.

“Selama ini upaya pencegahan memang belum begitu ditonjolkan. Karena itu saat ini di DPR sedang disusun RUU yang komprehensif, dan melibatkan semua unsur keamanan negara, termasuk TNI selain kepolisian dan intelejen,” ujar Gus Aang, sapaan akrab politisi asal Lasem.

Dalam kunjungan resesnya, Arwani menjelaskan, untuk mengetahui kondisi nyata SDM personil, dan sarana prasarana yang menunjang kinerja pasukan TNI di wilayah. Selain itu, dirinya juga melakukan dialog terkait permasalahan dan kendala yang masih ada terkait pencegahan terorisme. “Guna dicarikan solusi saat hasil reses dibahas pada rapat komisi,” jelasnya.

Terkait beberapa kasus terorisme yang pernah terjadi terkait isu Hak Asasi Manusia, Gus Aang pun berpesan kepada Komnas untuk menyelaraskan visi dalam penanganan teroris dan pengikut radikal. “Mestinya dalam koridor menjaga keutuhan NKRI pastinya tindakan represif atas pelaku teror atau gerakan terorisme maupun radikalisme jangan sampai dinilai negatif oleh institusi tersebut,” tegasnya.
“Pemanfaatan situs dan sosial media perlu diawasi ketat agar tak dimanfaatkan untuk menghasut dan mengajak pembacanya menyokong gerakan makar atau memecah belah persatuan yang mengancam tegaknya NKRI dan ideologi negara”.

Sementara itu, Komandan Kodim 0720 Rembang Letkol Darmawan Setiady menyebutkan meski kekurangan personel dan sarpras namun jajarannya siap dan terus berusaha mengawal ketentramam teritorial wilayah setempat.
Menyoal kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, pihaknya menegaskan berupaya keras agar peristiwa tersebut tidak berdampak pada gangguan keamanan di Rembang.

“Kejadian instabilitas kamtibmas yang terjadi di luar Kabupaten Rembang pasti diupayakan keras untuk dicegah, bekerjasama dengan kepolisan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas dan elemen masyarakat lain,” tandasnya.
Sebelumnya, Kodim 0720 telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pun digelar di Aula Mapolres Rembang, Rabu (3/8) lalu.
Dalam rapat tersebut, Kapolres Rembang, AKBP Sugiarto menegaskan, peristiwa kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai Sumatera, agar tidak terjadi di wilayah Kabupaten Rembang. (Muhammad Widad).