Jakarta, 24 April 2018
Tampil dalam acara dialog di sebuah stasiun televisi, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menjelaskan berbagai isu dan topik yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat, Senin, 23 April 2018. Tak hanya menjelaskan tanggung jawab dan tugas Kantor Staf Presiden (KSP) yang dipimpinnya, Panglima TNI 2013-2015 tersebut juga menjelaskan bagaimana posisi, sikap, dan kebijakan Pemerintah, Istana Kepresidenan, dan Presiden Jokowi tentang berbagai hal.

Tahun politik di Indonesia diawali dengan pemilihan kepala daerah di 171 daerah tingkat I dan tingkat II pada tahun ini, dan pemilihan legislatif dan presiden pada tahun 2019.
“Lebih baik disebut sebagai tahun pesta demokrasi,” ungkap pria kelahiran Kediri tersebut.

Tahun pesta demokrasi memberikan kesan bahwa pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden adalah proses demokrasi yang rutin terselenggara di Indonesia. Moeldoko pun menambahkan, “Makanya lebih tepat dalam kontestasi ini disebut sebagai partner demokrasi, bukan lawan politik.”
Moeldoko menjelaskan, bahwa tugas KSP salah satunya adalah menjalankan komunikasi politik. Tapi isu-isu politik yang spesifik dan kasusistis tidak masuk ke dalam tugas KSP, yang diatur dalam Peraturan Presiden No.16 tahun 2015. “Bagi Presiden, yang paling penting untuk dikerjakan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bagaimana meningkatkan kepuasan kepada publik. Itulah yang utama,” jelas Kepala Staf TNI-AD 2013 itu.

Ia melanjutkan bagaimana tanggapan dan respons masyarakat atas apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan reforma agraria misalnya, yang ditandai dengan pembagian sertifikat kepada masyarakat sebagai bentuk legalisasi aset, masyarakat sangat antusias. “Rakyat itu bilangnya ‘ingat sertifikat ingat Jokowi’. Begitu bahasa mereka,” imbuh taruna terbaik Akabri lulusan 1981 tersebut.

Begitu juga dengan isu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang belakangan ramai diperbincangkan para politisi. Moeldoko menjelaskan bahwa Peraturan Presiden No.20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing justru memberikan kepastian dalam hal waktu perizinan. Perpres, menurut Moeldoko, juga tidak memberi ruang bagi kehadiran tenaga kasar asing. “Saya pernah turun langsung di Ketapang untuk mengecek bagaimana penggunaan tenaga kerja asing,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam Forum Merdeka Barat 9 yang diselenggarakan Kementerian Kominfo, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menegaskan bahwa Perpres bertujuan untuk memperbaiki proses pengurusan perizinan. “Jadi kalau ada perizinan untuk memasukkan tenaga kerja kasar, sudah pasti ditolak. Maka, kalau ada kasus seperti itu di lapangan, itu adalah pelanggaran,” tegas Hanif.

Moeldoko sendiri mengajak pihak-pihak yang peduli dengan masalah ini untuk lebih fair. Termasuk membandingkan keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara-negara lain seperti Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, dan sebagainya. “Jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan TKA yang bekerja di Indonesia,” tegas Moeldoko.

Pemegang gelar doktor ilmu administrasi Universitas Indonesia itu mengakui bahwa salah satu kekurangan yang perlu diperbaiki di jajaran pemerintah adalah masalah komunikasi. “Makanya saya akan mengumpulkan para tenaga kehumasan di lingkungan pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi dan mempercepat respons, supaya masyarakat dapat segera mengetahui,” imbuhnya.

Moeldoko juga mengingatkan semua pihak untuk tidak menggunakan isu SARA guna memobilisasi rakyat dalam kepentingan politik. “Itu betul-betul tidak bijak. Itu bisa saja terjadi kalau tidak kita waspadai. Itu sangat berbahaya jika digunakan oleh siapapun, karena bisa memakan dirinya sendiri,” kata ayah dua anak itu. “Saya ini prajurit yang tidurnya di lapangan. Dari tahun 1991 sampai 2001, saya ini lebih banyak di lapangan, sehingga saya punya naluri yang cukup tinggi untuk mengenali situasi yang sedang berkembang,” katanya.
Moeldoko menegaskan kesiapannya untuk menjadi bemper. “Berilah kesempatan Presiden Jokowi untuk bekerja dengan tenang, jangan diganggu oleh hal-hal tidak substansial. Kalau diganggu, saya harus maju!” pungkasnya.