Photo : Kepala Desa Ringin Shohibuddin Tamimi berdiri disamping balihio APBDesa Ringin 2016

Tabloidsophia.com, Rembang – Kepala Desa Ringin Shohibuddin Tamimi (35) menuai pujian banyak pihak lantaran foto baliho APBDesa Ringin Tahun 2016 tersebar luas di media sosial. Saat ditemui tim redaksi tabloidsophia.com, Tamimi sapaan akrabnya Kades Ringin, ia menceritakan tentang publikasi APBDesa Ringin karena terinspirasi oleh Joko Wi saat menjadi Gubernur DKI yang waktu itu memasang poster APBD DKI di tempat publik.

Baliho APBDesa Ringin Tahun 2016 dengan ukuran tinggi 3 meter dan panjang 2 meter, Tamimi pasang di depan rumahnya sebagai wujud pemerintahan desa yang baik dan bersih harus transparan. “ujarnya”. Ia menambahkan, hal ini dilakukannya untuk menjaga integritas dan kredibitas pemerintahan desa di mata masyarakat desa.

Ia pun tak asal pasang baliho. Baliho APBDesa harus dipasang di tempat yang bisa ketahui banyak masyarakat desa. Karena rumahnya di depan pintu keluar masjid, maka dia memasang baliho itu di rumahnya agar bisa dilihat banyak orang. Kalau sholat Jum’at itu kan orang sekampung yang laki-laki pada ke Masjid, jadi orang sekampung bisa tau dan lihat anggaran desanya. “imbuhnya”.

Selain mempublikasi melalui baliho, Tamimi juga mempulbikasi APBDesa di media sosial facebook dengan nama grup “Ringin Membangun”. Grup ini mayoritas anggotanya warga Desa Ringin. Total anggota grup sudah empat ratus lebih. “Terangnya”.

Terpisah, menurut Muhammad Widad (27) aktivis anti korupsi yang aktif sebagai wakil bendahara Lakpesdam NU Lasem menjelaskan, bahwa secara hierarki, publikasi APBDesa itu wajib dilakukan karena sudah diatur dalam perundang-udangan. Itu merupakan amanah undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang desa. “Terangnya”.

Adanya undang-undang desa nomor 6 Tahun 2014 ini memang perlu pengawalan dan peran dari semua pihak untuk membantu mewujudkan pelaksanaan dilapangan agar UU Desa terlaksana dengan baik dan benar. Karena UU Desa ini kan hal baru, dan baru diterapkan dua tahun dan dua kali APBDesa. Jadi perlu partisipasi pendampingan dari semua pihak. Anggaran yang dikelola desa mencapai angka besar, sudah dikisaran angka kurang lebih 1 miliar rupiah. Anggaran besar ya percuma kalau penggunaannya kurang baik dan benar atau tidak efektif. Untuk itulah perlu adanya pendampingan dari berbagai pihak agar penggunaan anggaran di desa itu efektik dan pro rakyat. “Tutur Widad”.

Widad juga membeberkan bahwa dirinya sering mendapatkan informasi dari masyarakat di beberapa desa, bahwa anggaran di desa tertentu terindikasi korupsi. Menanggapi hal itu, Widad menyarankan kepada masyarakat di desa agar kritis dan berani melapor atau melakukan pengaduan di Kejaksaan dan Kepolisian jika ada indikasi korupsi. Jika ada dua alat bukti laporkan saja, tapi jika belum ada dua alat bukti perihalnya sebaiknya bersifat pengaduan. Masyarakat di Desa jangan takut lapor atau membuat pengaduan. Kan ada UU nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UUPSK), sesuai ketentuan Pasal 4 UUPSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Jadi terlindungi dan aman, enggak perlu takut. Kami juga siap mendampingi masyarakat yang lapor dan pengaduan.

Diminta berkomentar tentang APBDesa Ringin yang di publish melalui baliho dan medsos, Widad mengaku ini pertama kali dan satu-satunya desa di Rembang yang ia ketahui berani mempublikasi APBDesanya. Karena biasanya setahu saya, kebanyakan desa-desa di Rembang itu masih tertutup terhadap informasi anggaran desanya. Saya sangat salut dan memberikan apresiasi yang tinggi atas publikasi APBDesa Ringin. Dia berharap semoga APBDesa Ringin yang di publish melalui baliho dan medsos ini ditiru oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Rembang yang belum melakukan publikasi. Pihaknya juga meminta agar Bupati dan DPRD Kabupaten Rembang selaku pemerintahan daerah segera memberi arahan desa-desa yang lain untuk transparan seperti Desa Ringin.

Penulis/editor : Ali Hairudin