m

Photo: Ilustrasi

Sudah banyak dari kalangan umat Islam yang menikmati acara halal bihalal. Kegiatan ini telah berlangsung menjadi tradisi syawalan pasca bulan ramadlan. Dalam kegiatan ini, setelah peserta menikmati beberapa ceramah para tokoh atau ulama dilanjutkan dengan acara makan makan yang sudah dihidangkan.

Hidangan acara halal bihalal lebih mewah dibandingkan dengan bentuk kegiatan kupatan. Acara kupatan hanya diisi dengan menikmati nasi kupat dan jenis sayur kupat. Acara halal bihalal berlangsung dengan kue dan makanan yang penuh dengan berbagai hidangan lezat. Selain itu, antara halal bi halal dan kupatan sama sama memiliki latar belakang kesejarahan yang berbeda. Meskipun demikian keduanya dari hasil arsitektur Ulama Nusantara yang sekarang ini masih di pertahankan dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU).

Sejak kemunculan kedua istilah ini, penulis belum membaca tulisan yang menjelaskan relevansi kedua istilah ini. Bersamaan dengan kegiatan syawalan, istilah halal bihalal, telah digunakan banyak instansi, keluarga, dan masyarakat.

Sebelum penulis memaparkan istilah halal bi halal relevansinya dengan kupatan, perlu kiranya disampaikan asal usul halal bi halal. Asal usul halal bi halal sudah masyhur di lingkungan pesantren, yaitu bermula dari kegiatan rekonsiliasi nasional yang digagas oleh KH. Wahab Hasbullah. Selain itu, penulis juga mendapatkan sumber dari tulisan KH. Masdar Farid Masudi yang mengkisahkan kegelisahan Ir. Soekarno  yang disampaikan kepada Kiai Wahab tentang konflik komunal nasional di Indonesia pasca kemerdekaan.

Dalam konteks tradisi, kegiatan syawalan yang diisi dengan cara sungkem kedua orang tua atau mereka yang dianggap tua, sudah berlangsung sejak abad 15. Pada abad ini, Walisongo mengisi syawalan dengan menggunakan istilah halal bihalal. Secara filosofis, istilah halal bihalal merupakan bentuk pemberian kehalalan atau kelapangan sikap dari satu subjek ke subjek yang lain atau sebaliknya.

Meskipun demikian, kisah asal usul halal bihalal tersebut masih memerlukan penelitian yang lebih komperehensip. Misalnya, halal bihalal yang melibatkan DI/TII, PKI Madiun, elit politik, dan tokoh tokoh nasional yang kesemuanya telah berjasa untuk bersama sama memperebutkan kemerdekaan RI. Sejarah mengakui mereka ini berjasa untuk merebut kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, namun sejarah juga telah mencatat adanya konflik elit politik pasca kemerdekaan.

Jika rekonsiliasi nasional melalui instrumen halal bihalal yang digagas Kiai Wahab ini benar, kenapa kisah konflik ini masih menyisakan dendam hingga sekarang. Yang menjadi persoalan, adalah siapa yang bermain dibalik konflik yang berkepanjangan ini? apakah kehendak elit dari masing masing kelompok kepentingan? apakah dari segelintir orang yang ingin berkuasa sendiri supaya tanpa matahari kembar di negeri ini? ataukah karena ketidaktahuan para pemimpin yang tertutup dengan sifat serakah, bagaimana cara konflik yang dibenarkan dan tidak merugikan persatuan dan kesatuan bangsa? atau karena kecerdasan imperialis kapitalis dalam menciptakan manajemen konflik?

Tentu saja, jika kepentingan kapital dalam dan luar negeri yang memainkan ini semua, maka akan bisa dibaca siapa yang paling menguasai aset negara sekarang ini, baik dengan cara sembunyi maupun dengan cara yang kasat di hadapan mata masyarakat Indonesia.

Jika dilihat dari kondisi elit yang menurut Gus Dur masih seperti anak TK, maka betapa mudahnya kepentingan kapital jika hendak meninak bobo dan memperlambat anak bangsa membangun NKRI yang berwibawa di mata dunia. Kelompok kepentingan kapital yang bermain di tengah konflik ini, yang hingga sekarang belum ada yang mengkajinya. Para akademisi kita masih memilih bergantung pada kebijakan para pemimpin dan elit politik. Para akademisi kita belum mandiri dengan penuh kejujuran untuk kemanusiaan dan peradaban.

Yang mengherankan penulis yang bukan sebagai sejarawan, kenapa sejarah bangsa indonesia hingga sekarang masih berjalan di tempat dengan saling menyalahkan antar kepentingan yang sudah lama melewati sebuah konflik kepentingan. Konflik ini seakan akan seperti baru selesai kemarin sore. Padahal, konflik kepentingan nasional ini jika sejarah asal usul halal bihalal benar, maka sama artinya konflik benar benar sudah selesai pada acara syawalan tahun 1948. Namun demikian, yang terjadi justru sebaliknya.

Dalam kesempatan ini, semua kelompok kepentingan politik, baik secara personal maupun komunal telah saling menghalalkan sebuah sikap yang selama ini pada saling mengharamkan untuk saling berbicara. Sikap saling mendiami antar elit pemimpin negeri, adalah perbuatan yang diharamkan oleh Agama dan merugikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tentu saja, bagi yang tidak menginginkan bangsa ini besar dan kuat, maka tidak akan senang dengan rekonsiliasi ini. Mereka ini hanya menginginkan konflik bangsa Indonesia berlangsung hingga berabad abad lamanya.

Dalam konflik ini selalu dimunculkan kambing hitam kepada sesama rakyat Indonesia, yang justru dapat menjadi ancaman berat bangsa Indonesia di hadapan para pemodal. Para pemodal ini selalu siap bermain dan memainkan masyarakat dengan sistem permodalannya: engkau yang menjual, akulah yang akan membelinya. Bagi para pemodal, konflik antar sesama rakyat Indonesia merupakan fenomena yang menguntungkan pemodal untuk bisa berjalan dengan dua kaki di antara kelompok kepentingan yang sedang memperebutkan kekuasaan pemerintahan di Indonesia.

Berbeda dengan halal bi halal, kupatan lebih berbentuk kegiatan ritual masyarakat dengan membawa kupat di tempat ibadah yang akan ditukar atau dibagikan dengan yang lain. Kupat ditukar atau dibagikan yang lain, setelah berdoa bersama masyarakat yang hadir pada kegiatan ini. Dalam kupatan tidak dilatarbelakangi intrik politik elit.

Kupatan sebuah bentuk pengakuan salah dari subjek kepada setiap unsur kosmologis di lingkungan subjek. Misalnya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, berupa pengakuan salah kepada Allah, kepada sesama umat manusia, dan kepada kesemestaan. Pengakuan salah inilah yang menjadi dasar ritual kupatan.

Jadi, yang terpenting dalam acara kupatan bukan seperti acara halal bihalal untuk memberikan maaf kepada yang lain (thalabu halâl bi tharîqin halâl) atau saling memaafkan (halâl “yujza’u” bilhalal). Makna kupatan, adalah sebuah sikap pengakuan salah kepada yang lain yang mendasari sikap pemberian maaf. Berikut ini hikmah halal bihalal dan ritual kupatan dalam tradisi masyarakat Jawa:

Hikmah Halal Bi Halal Dan Kupatan

Meskipun folosofi Halal Bi Halal dan Kupatan berbeda, namun telah memiliki kekhasan sebagai ajaran Islam Nusantara. Yang perlu dipahami, filosofi halal bi halal merupakan cara untuk membentuk rekonsiliasi nasional yang harus dimaknai sebagai upaya menghalalkan kembali relasi atau persatuan dan keatuan bangsa dengan menjauhi sikap yang diharamkan yang bersumber dari konflik sesama anak bangsa.

Jika halal bi halal tidak dipahami dari akar sejarah kemunculan istilah ini, maka bisa membuat salah paham interpretatif. Misalnya, acara halal bi halal untuk menghalalkan hak pihak yang satu yang sedang terintervensi pihak yang lainnya. Bahkan, dalam konteks bergurau, penulis pernah menemukan beberapa teman yang memaknai halal bihalal sebagai bentuk kebebasan hukum syariah bagi mereka yang berada di acara halal bi halal.

Karenanya, dalam sebuah pertemuan acara halal bihalal, ada yang mengatakan di antara yang berbeda jenis, “halal halalan ya”. Jika perspektif historis tidak dibaca, maka akan terjadi pembelokan pemahaman terhadap makna halal bihalal sebagai pembenaran terhadap sesuatu yang tidak diperboleh oleh ajaran kenabian.

Dalam perspektif penulis, halal bi halal bisa menjadi contoh untuk sebuah rekonsiliasi nasional atau konflik politik antar anak bangsa. Karenanya, jika membaca sejarah awal kegiatan ini dilaksanakan, maka sudah seharusnya tidak menyimpan dendam politik masa lalu yang pernah terjadi antar anak bangsa. Kejadian politik berdarah masa lalu merupakan bentuk konflik di tengah zaman yang belum ada teknologi informasi.

Dengan demikian, masih banyak yang diadudomba tanpa bisa saling mengklarifikasi. Selain itu, gerakan politik masa lalu,
seperti tahun 1948 dan 1965, adalah rata rata masih didasarkan pada politik “pokok-e”, belum ada kesempatan mengintip dapur pihak politik yang berbeda dan bisa saling tukar pengalaman. Politik di Indonesia pada awal kemerdekaan seperti agama yang harus dibela dengah harta benda dan darah.

Sementara itu, rakyat tidak memahami kehendak kuasa subjek subjek tertentu yang ingin memainkan politik. Rakyat pada awal kemerdekaan masih mudah dikelabuhi para elit politik, belum bisa memahami visi dan misi politik yang membebaskan dan mencerahkan umat manusia. Karena itu, konflik yang melatarbelakangi kemunculan istilah halal bi halal serat dengan konflik yang belum secara rasional dipahami oleh masyarakat luas. Konflik ini, lebih banyak karena kepentingan elit politik atau para tokoh partai politik. Acara halal bi halal ini bisa dilakukan untuk konteks membangun persatuan bangsa Indonesia.

Berbeda dengan acara halal bi halal yang berlatar belakang konflik komunal dan politik kepentingan, acara kupatan yang berkembang sekarang ini, merupakan pengakuan salah secara manusiawi dan sebuah sikap instropeksi diri terhadap perbuatan yang tidak disadari yang telah membuat ketidaknyamanan atau tidak ramah kepada Allah, manusia, dan terhadap unsur kesemestaan.

Jadi, kupatan merupakan bentuk pengakuan salah secara total dihadapan tiga komponen unsur kosmologis. Selain itu, secara filosofis, kupatan juga berfungsi untuk menguatkan kembali fungsi empat perbuatan manusia (laku papat), seperti: sikap terbuka terhadap kritik dan masukan (lebaran), sikap selalu menjaga kebersamaan (leburan), saling mengisi dan menutupi kekurangan masing masing (luberan), dan sikap saling menghiasi atau memperindah sistem persaudaraan (laburan).

Jadi, acara halal bihalal menempati sejarah rekonsiliasi yang penting yang harus mengingatkan seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu memperkuat NKRI. Sedangkan, kupatan memiliki latar belakang yang bernuansa pada makna ritual keagamaan masyarakat jawa era kerajaan Demak. Ritual kupatan ini bermula dari rekosntruksi Walisongo, Sunan Kalijaga terhadap model kupatan pada masa majapahit yang dimaksudkan untuk pemujaan kepada Dewa Dewi.

Dalam sejarah kewalen ini, kupatan dapat dipahami secara rasional. Misalnya, anyaman kupat merupakan simbol jalinan silaturrahim yang dibentuk dengan janur, yang terbentuk dari dua kata: nur dan aini. Kedua kata ini menjadi nurani, bermakna: cahaya mata hati. Model anyaman janur inilah yang seharusnya digunakan untuk membungkus nafsu manusia yang disimbolkan dengan beras. Jika nafsu terbungkus dengan anyaman janur, maka seseorang akan dapat mengendalikan nafsu.

Dengan pembungkus cahaya mata hati, maka kehendak nafsu tidak akan mudah digerakkan oleh syahwat dan angan kosong. Syahwat dan angan kosong ini merupakan potensi yang bersumber dari luar diri manusia yang berpengaruh besar terhadap gerak nafsu keserakahan manusia (nafsu al amarah bissu’). Karenanya, supaya tidak mudah bertemu antara nafsu dengan syahwat dan angan kosong, maka harus ditutup dengan anyaman rapat yang berupa lembaran janur.

Secara filosofis, acara syawalan atau kupatan yang melewati model terbentuknya sebuah kupat di atas, maka akan membentuk kekuatan pandangan dan sikap seseorang untuk memiliki ketajaman merenungkan keberadaan hidup dalam membentuk kesatuan relasi suci kosmologis. Sehubungan dengan kemampuan pencapaian ini, maka seseorang akan mendapatkan totalitas pengetahuan, kesadaran, pengertian, dan keasatuan kosmologis di tengah hak hak kehidupan yang lain.

Penulis: Khadim PP. As Syuffah Njumput-Sidorejo Pamotan Rembang, Suluk Kiai Cebolek dan Islam Geger Kendeng

Editor: Muhammad Widad