Posted on: January 31, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Maruf Amin memasuki 100 hari pada Kamis (30/1/2020). Banyak rekam jejak kerja pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju yang menjadi perhatian publik. Melihat kinerja Pemerintahan Jokowi Maruf, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati memberikan tanggapannya soal kinerja Pemerintahan Jokowi selama 3 bulan ini.

Menurut Asfinawati, di era Jokowi kebebasan sipil terhambat dan kebebasan berpendapat terkekang. Selain itu, juga ada sikap sikap polisi yang represif. Oleh karena itu, Asfinawati mengartikan situasi tersebut sama seperti situasi politik di era orde baru.

Hal tersebut diungkapkan Asfinawati dalam acara Satu Meja The Forum yang diunggah di kanal YouTube KompasTV , Kamis (30/1/2020). "Yang harus kita ingat ketika awal awal orde baru, masyarakat Indonesia juga euforia dengan Pak Soeharto." "Karena pada waktu itu kalau saya dengar dari orangtua saya, orang harus ngantri BBM, orang harus ngantri bahan pokok."

"Dan kemudian massa massa awal Soeharto adalah massa massa keemasan beliau." "Kemudian semakin lama tensi penghambatan kebebasan sipil semakin naik," ungkap Asfinawati. Asfinawati lantas meninggung soal kasus yang sama terjadi di massa sekarang.

"Tapi juga bukan cuma itu saja, misalnya begini ada banyak sekali perampokan hak rakyat." "Jadi ini ada orang sudah punya tanah karena mau ada pembangunan, dia harus menyingkir," ungkapnya. Mendengar penyataan itu, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lantas menanggapi.

Fadjroel melontarkan pernyataan bahwa perampokan tersebut terjadi di massa orde baru. "Di massa orde baru ya perampokan itu?" tanya Fadjroel. Asfinawati membantah jika perampokan itu terjadi di massa orde baru.

"Nggak, di massa sekarang. Saya sangat sedih ya karena ternyata orang di sekeliling Pak Jokowi tidak tahu ini," jelas Asfinawati. Fadjroel lantas menyebut, bahwa apa yang disampaikan Asfinawati tidak benar. "Ini keterlaluan menyamakan orde demokrasi yang sudah kita bangun dari 1998 mati matian kita kawal."

"Kita usahakan bahwa misalnya ada tuntutan kita agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tidak lagi terjadi korupsi dan kita udah mati matian." "Konstitusi sudah kita amandemen dan kita berusaha mengawal sampai hari ini," jelas Fadjroel. Menurut Fadjroel, pernyataan Asfinawati tersebut sangat tidak tepat.

Pasalnya, menurut Fadjroel, dengan melihat konstitusi saja tidak mungkin era ini sama dengan orde baru. "Presiden dipilih langsung oleh rakyat cuma dua kali tidak 32 tahun, berbeda." "Kenapa tiba tiba ada orang mengatakan sama dengan orde baru," ungkap Fadjroel.

Asfinawati kemudian menegaskan, bahwa yang ia maksud adalah sistem politiknya. "Itu sistem politiknya, kalau Mas Fadjroel berani nanti saya akan ketemukan dengan petani, dengan buruh, dengan nelayan yang sudah dikriminalisasi yang tanahnya dirampas," ungkap Asfinawati. Fadjroel menegaskan, dirinya sama sekali tidak setuju jika era sekarang disamakan dengan orde baru.

Leave a Comment