Posted on: August 21, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian mengatakan pelibatan influencer dalam mensosialosasikan program pemerintah bukan suatu yang salah. Menurut Donny, selama para influencer mengabarkan kebenaran soal program pemerintah tak menjadi masalah. Kecuali, mereka mengabarkan kebohongan.

"Saya tidak melihat salahnya dimana. Kecuali influencer digunakan untuk menyampaikan kebohongan. Kalo untuk menyampaikan kebenaran, why not?" kata Donny kepada wartawan, Jumat (21/8/2020). Donny juga menjawab tudiangan ICW soal anggaran untuk influencer yang mencapai sebesar Rp90,45 miliar. Ia menjelaskan, bahwa anggaran tersebut merupakan anggaran Kehumasan.

"Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa. Itu kan nggak semua influencer. Bahwa Rp.90 M untuk influencer itu harus dilihat dari dalamnya," jelas Donny. Donny pun menjelaskan, anggaran sebesar Rp90,45 Miliar tidak mungkin hanya dianggaran untuk influencer. Selain itu, ia menyebut bahwa anggaran itu dikucurkan untuk para influencer yang memiliki kompetensi sesuai kriteria pemerintah.

"Karena kan memang yang dipilih juga orang orang kompeten, yang punya kemampuan, menguasai substansi," kata Donny. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengaku tidak tahu dengan tudingan ICW bahwa terdapat anggaran dari pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai sebesar Rp90,45 miliar, termasuk anggaran Influencer di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mencapai Rp10,83 miliar sejak 2017 2020. Plate mengatakan bahwa program Kemenkominfo yang melibatkan Influencer adalah Gerakan Nasional Siberkreasi.

Program tersebut merupakan Coaching Clinik School of Influencer, bukan untuk membiayai Influencer. Jumlah anggaran yang dialokasikan juga menurut Politikus NasDem tersebut tidak sebesar yang disampaikan ICW yakni Rp 10,83 miliar. Hanya saja Plate tidak memaparkan total anggaran tersebut. Plate hanya menjelaskan alasan Kementeriannya melibatkan influencer dalam program literasi digital.

Menurutnya literasi digital membutuhkan banyak influencer yang mengerti tentang transformasi digital dan kegiatan literasi digital tersebut berlangsung terus sampai sekarang bahkan lebih agresif untuk membantu pemahaman yang lebih baik terkait digital khususnya digital ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat pedesaan seperti petani, peternak, nelayan. Tidak hanya influencer, Kementeriannya juga melibatkan sejumlah komponen masyarakat dalam program tersebut. "Kominfo melibatkan banyak lembaga swadaya maupun organisasi kemasyarakatan untuk mendukung kegiatan literasi digital," pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia Coruption Watch ( ICW) menuding pemerintah telah menghabiskan Rp 90,45 miliar untuk jasa Influencer. Jumlah tersebut berdasarkan hasil penelusuran ICW pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejumlah kementerian dan lembaga pada periode 2014 2018. Dari penelusuran ICW, pengadaan jasa Influencer dimuali sejak 2017. Diantaranya yakni Kementerian Pariwisata dengan nilai Rp 77,6 miliar untuk 22 paket pengadaan jasa influencer, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp 1,6 miliar untuk 12 paket), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Rp 10,83 milair untuk 4 paket), Kementerian Perhubungan (Rp 195,8 juta untuk 1 paket), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Rp 150 juta untuk 1 paket).

Leave a Comment