Metropolitan

PSI Sindir Anies Baswedan soal Toa Rp 4 M, Fahira Idris: Ini Bahan Serangan dan Penyesatan Informasi

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza menyindir kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan banjir. Sindiran ini menyusul adanya kabar anggaran Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 4,07 miliar untuk pengadaan toa sebagai alat peringatan banjir. Menanggapi hal tersebut, anggota DPD DKI Jakarta Fahira Idris menganggap sebutan anggaran Rp 4 miliar untuk membeli toa sebagai bahan serangan dan penyesatan informasi.

Fahira Idris mengklarifikasi bahwa anggaran sebesar Rp 4 miliar tersebut tidak hanya untuk membeli toa saja. Awalnya, Anthony menyebut adanya kegagalan jajaran Anies Baswedan dalam mencegah banjir sehingga malah memprioritaskan peringatan dibanding pencegahan banjir. Dalam telewicara, Fahira Idris mengklarifikasi bahwa program Pemprov Jakarta untuk peringatan dan pencegahan banjir dilakukan bersamaan, bukan diprioritaskan satu saja.

"Kalau menurut saya, sebenarnya apa yang sudah direncanakan, dikerjakan, oleh Pemprov ini adalah simultan, artinya pencegahan juga dilakukan," ujar Fahira Idris. Kemudian Fahira Idris mengomentari soal penyebutan anggaran Rp 4 miliar untuk membeli toa yang baginya sudah merendahkan kinerja Pemprov. "Nah soal toa ini kalau menurut saya sudah terjadi misinformasi yang sengaja disebarkan pihak pihak tertentu untuk sekali lagi men downgrade kerja kerja Pemprov dalam penanggulangan banjir," kata Fahira Idris.

Fahira Idris menyebut kabar anggaran Rp 4 miliar untuk membeli toa saja sebagai serangan kepada Pemprov. "Terkait soal peringatan dini, ada beberapa poin penting yang saya sampaikan," kata Fahira Idris. "Pertama, bahwa Pemprov ini akan beli toa seharga Ro 4 miliar, ini kan jadi bahan serangan," imbuhnya.

"Maksudnya Bu Fahira? Tapi kan faktanya memang ada anggaran itu untuk 6 toa," sahut pembawa acara Riko Anggara. Fahira Idris kemudian menjelaskan bahwa uang Rp 4 miliar itu digunakan untuk membangun stasiun peringatan dini serta peralatan lain termasuk toa. "Betul, tapi itu sekali lagi bukan untuk beli toa, tapi untuk membangun 6 stasiun peringatan dini atau yang dalam APBD DKI itu namanya program stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf radio," terangnya.

"Dan pengadaan 6 set disaster warning system , salah satunya perangkatnya toa." Bagi Fahira Idris, kabar Rp 4 miliar untuk membeli 6 buah toa adalah penyesatan informasi. "Jadi kalau disebut Rp 4 miliar untuk beli 6 toa, itu penyesatan informasi dan saya rasa memang sengaja dibuat misinformasi," kata Fahira Idris.

"Padahal mudah saja mengecek kebenarannya, tinggal dicek di APBDI DKI Jakarta yang bisa diakses publik secara leluasa," jelasnya. Sebelumnya, Anthony merasa heran dengan rencana Anies Baswedan dalam pengadaan toa demi peringatan dini bencana di Jakarta itu. Jika Anies Baswedan lebih mengutamakan peringatan dibanding pencegahan, Anthony menilai seolah olah bencana banjir tidak bisa dicegah.

"Jadi kalau kita mempermasalahkan sekarang kok jadi isunya peringatan dini, berarti seakan akan, ini sesuatu yang tidak bisa dicegah jadi perlu diperingatkan," ujar Anthony. "Ini kita enggak masuk sumber akar masalahnya," sambungnya. Anthony menyebut yang diutamakan harusnya pencegahan lantaran banjir masih bisa diusahakan untuk tidak terjadi.

"Masalahnya adalah kita harus adanya pencegahan, bukan cuma peringatan," kata Anthony. Dengan demikian, rencana Anies Baswedan ini sama saja menunjukkan adanya kegagalan dalam mencegah banjir lantaran langsung fokus pada peringatan. Lain halnya dengan bencana alam yang sifatnya tiba tiba dan sulit diprediksi seperti gempa bumi, maka peringatan harus diprioritaskan.

"Peringatan itu menunjukkan adanya kegagalan pencegahan, ini beda. Kecuali misalnya untuk bencana bencana alam yang mungkin tidak bisa dimitigasi," terang Anthony. "Kayak misalnya enggak bisa di forecast atau enggak bisa diramal seperti misalnya gempa bumi, itu cukup sulit," sambungnya. "Tapi kalau misalnya banjir, itu sesuatu yang bisa dicegah."

Anthony kemudian menyindir apakah pihak Pemprov Jakarta sudah menganggarkan untuk tindakan pencegahan banjir. "Masalahnya kita lihat ada prioritas penganggaran enggak dari Pemprov untuk ini? Ada enggak yang sudah dikerjakan selama dua tahun ini?" sindirnya. Anthony menegaskan harusnya anggaran Rp 4 miliar itu lebih diutamakan untuk pencegahan hingga tuntas.

"Jadi maksudnya Rp 4 miliar itu harusnya bukan buat toa?" tanya pembawa acara Riko Anggara. "Saya enggak mau terjebak dalam isu seakan akan masalah pencegahannya itu sudah beres lalu kita masuk ke masalah peringatan dini," jawab Anthony. "Pencegahannya dulu dong diselesaikan. Peringatan dini itu menunjukkan bahwa ada pencegahan, yang seakan akan belum selesai kok sudah main ngomongin peringatan dini," paparnya.

Diketahui, Anies Baswedan sempat memerintahkan pihak kelurahan untuk memberikan peringatan dini bencana dengan pengeras suara toa dan sirine. Dikutip dari , hal ini merupakan hasil dari evaluasi prosedur peringatan dini yang selama ini berlaku di Jakarta. Menurut Anies Baswedan, diperlukan adanya sistem peringatan yang bersifat langsung kepada warga.

"Salah satu hal yang akan diterapkan baru, bila ada kabar (akan banjir), maka pemberitahuannya akan langsung ke warga," ujar Anies Baswdan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/1/2020). Anies Baswedan berharap pihak kelurahan bisa langsung terjun ke lapangan untuk memperingatkan warga. "Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa (pengeras suara) untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine," usul Anies Baswedan.

Dalam pidatonya itu, Anies Baswedan menganggap peringatan dini melalui ponsel tidak efektif. Apalagi banjir yang terjadi sejak 31 Desember 2019 terjadi pada malam hari. "Kemarin pada malam itu, pemberitahuan diberi tahu, tapi karena malam hari, diberitahunya lewat HP, akhirnya sebagian tidak mendapatkan informasi," ungkap Anies Baswedan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *